KABUPATEN SORONG KAYA AKAN GAS BAHKAN SURPLUS

Malagapi menambahkan, termasuk dengan penerangan Listrik yang ada diseluruh Sorong Kota dan Kabupaten Sorong yang berasal dari PLN dengan menggunakan Solar Diesel, dengan adanya Migas di Kabupaten Sorong, maka cadangan Gas yang ada sangat luar biasa ( Surplus) bahkan sampai dibakar buang diwilayah Pertamina JOB Salawati, sehingga Pemkab Sorong membuat satu kebijakan untuk membuat PLN yaitu PT. ARAR ASIA POWER, PLTMG I dengan kekuatan 15 Mega Watt (MW). Kemudian PLTMG II WAYMON daya Powergan berkekuatan 16 MW, termasuk penerangan jalan berkekuatan 10 MW, terang Malagapi.

DI PAPUA DAN PAPUA BARAT KEDUDUKAN UU 21 LEBIH TINGGI DARI PERPPU

Terkait dengan dualisme pendapat di DPR-RI koalisi KMP yang mengarah pada Pilkada tidak langsung dan KIH mengarah pada Pilkada langsung, Robby M. Nauw, mengatakan bahwa pihaknya di DPR Papua Barat tidak terlepas dari masing-masing induk atau partai politik yang dinaunginya, katanya. Jumat (12/12).

Meskipun sebagian anggota ada di KMP dan sebagian lagi ada di KIH, maka jika diklaim secara kelembagaan hal itu jelas tidak bisa, ini harus berbicara secara fraksi, bagi fraksi Demokrat yang melahirkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) maka menurut hukum kita harus ikuti pemilihan secara langsung, dan saya kata Robby tidak mewakili fraksi lain untuk mengatakan hal ini diwilayah Papua Barat, karena hal ini jelas sudah menjurus pada kepentingan masing-masing partai, tegas Robby.

DPRD Provinsi Papua Barat Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bertempat dihotel Aquarius Aimas Kabupaten Sorong, DPRD Provinsi Papua Barat gelar kegiatan “sosialisasi Peraturan perundang-undangan”, terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) RI Nomor I tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jumat (12/12).

Salah satu dari tim sosialisasi  Robbi M Nauw, dalam penyampaian nya menjelaskan bahwa, Perppu Nomor I dan Nomo II Tahun 2014, adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang  yang berkedudukan sama dengan undang-undang (UU).

Ketika DPR-RI masa bhakti 2009-2014 menetapkan UU Nomor 22 tahun 2014 dan UU Nomor 23 tahun 2014 masing-masing tentang pelaksanaan Pemilukada pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan menyangkut pemerintah daerah, UU nomor 22 tahun 2014 mendapat tantangan, penolakan, kritik yang luar biasa dari berbagai ikatan sosial masyarakat, golongan, ulama bahkan perguruan tinggi menolak dengan tegas dan keras bahwa Pemilukada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menurut UU 22 tahun 2014 ditolak, oleh karena itu pemilihan tersebut dilaksanakan secara tidak langsung, tegas Robby Nauw.

SKK Migas Jalin Hubungan Baik Dengan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan hulu Minyak dan Gas (Migas) secara khusus di wilayah Kabupaten Sorong selama ini cukup baik, kata Asisten II bidang ekonomi sosial dan pembangunan pada Setda Kabupaten Sorong, H.Abd Gani Malagapi S,Sos.MM. Dihadapan para peserta Whorkshop Pemda penghasil Migas dan Sosialisasi Pajak serta Retribusi Daerah, yang dilaksanakan oleh SKK Migas wilayah Papua dan Maluku di Hotel Belagri. Kamis (11/12).

Mewakili Bupati Sorong, Malagapi dalam paparannya menjelaskan bahwa peranan Pemda Kabupaten Sorong pada kegiatan hulu Migas yakni dengan mempermudah perizinan, menyiapkan aturan yang dapat mendukung kegiatan Migas, menerbitkan SK Bupati tentang standar pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh, berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dilapangan serta membuat kebijakan tentang dana bagi hasil Migas bagi masyarakat di Ring I, paparnya.

Pemkab Sorong Bayar Ganti Rugi Pada Tiga Lokasi Yang Terkena Dampak Pembangunan

Bupati Sorong melalui Sekda Dr. Ir. Albertho H. Solossa, M.Si yang didampingi Kepala BPKAD Dr. Johny Kamuru, SH, M.Si dan Kadis Perhubkominfo diwakili Sekretaris Alexander Tuange, SE melakukan  pembayaran ganti rugi  secara simbolis kepada warga pada tiga lokasi yang terkena dampak pembangunan.

Ketiga lokasi tersebut  adalah  lokasi simpang enam yang merupakan pembukaan areal jalan baru menuju Bandara Segun, serta   Jalan Belibis Distrik Aimas, dimana pada  lokasi tersebut ada pembukaan akses  jalan baru, sedangkan  warga yang ada di Kampung Klawoton terkena dampak pembangunan Bandara Internasional Segun.

INOVASI TERBARU “PENERAPAN SISTIM KARTU KENDALI” RAIH PERINGKAT 1

Sabtu, 15 November 2014 -  Rahman Silehu Kasubag perencanaan pada Dinas tanaman pangan dan Holtikultura Kabupaten Sorong, raih peringkat satu (I) dengan nilai sangat memuaskan, dengan proyek/bidang pilihannya yakni sistim penerapan sistim kartu kendali pada pelaksanaan Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan ke-3 yang dilaksanakan  bagi pejabat struktural Esalon IV dan staf dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Jumat (14/11).

Rahman menjelaskan bahwa proyek perubahan yang dilakukan adalah penerapan sistim kartu kendali yang lain dari biasanya. Yakni dalam sistim kendali laporan tersebut, saya membuat instrument untuk menyediakan ruang bagi sekretaris dinas dan kepala dinas untuk memberikan catatan atas kinerja penyampaian laopran yang di berikan oleh masing-masing unit kerja, jelas Rahman.

PEMIMPIN PERUBAHAN MENJADIKAN PERMASALAHAN PELUANG PERBAIKAN BIROKRASI

Sabtu, 15 Novmber 2014 - Salah satu ciri dari pemimpin perubahan adalah tidak pernah menghindar dari permasalahan, malah akan mencari masalah untuk bisa dijadikan sebuah peluang dalam rangka memperbaiki birokrasi, kata Azwar.

Hal ini adalah sebuah tantangan sehingga tidak mudah menjadi seorang pemimpin perubahan, oleh karena itu jika peserta Diklat yang ada hari ini sudah berhasil membuat proyek perubahan, diharapkan jangan pernah berhenti dari proses inovasi/perubahan, jika memungkinkan setiap saat kita harus ber-kreasi dalam rangka menuju perubahan birokrasi kearah yang lebih baik, imbuhnya.

Menurut Azwar sasaran Diklat kepemimpinan ini adalah menciptakan pemimpin perubahan, mempercepat arus perubahan didalam birokrasi, maka implementasi kedepan dari pelaksanaan Diklat tahun 2014 ini, perubahan mendasar dalam konteks pengembangan aparatur dinegara kita telah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian dalam konteks tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasana dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara repormasi birokrasi telah merancang peraturan kepala LAN dalam konteks kediklatan yang akan menggantikan PP 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MELEKAT PADA INDIVIDU DAN PENENTU KEMAMPUAN

Jumat, 14 November 2014 -  Terkait dengan pola kepemimpinan kedepan, maka Diklat yang digunakan saat ini pada pejabat struktural Esalon IV dan staf pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sorong benar-benar sangat mendasar, karena para peserta ini dipersiapkan secara matang, kata Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Dr.Ir. Albertho H.Solossa, M,Si.Usai menutup Diklat pada Jumat (14/11).

Jika dibandingkan dengan menggunakan pola lama yang masa Diklat tiga bulan dan berada dalam asrama, sementara Diklat dengan pola baru ini dengan waktu mencapai kurang lebihnya tiga bulan dengan perincian 1 bulan  diasramakan sedangkan 2 bulan kembali ke SKPD masing-masing untuk menyiapkan implementasi proyek perubahan, tentu hal ini lebih bagus lagi, dengan harapan kedepan para peserta Diklat ini bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan dalam Diklat ini, Apalagi dengan banyaknya teori-teori dasar dan aplikasi yang ditanamkan, tapi hal ini juga tergantung pada setiap peserta, apakah mereka ini benar-benar bisa konsisten dalam menjalankan ilmu yang sudah didapat atau tidak, kata Sekda.

KABUPATEN SORONG DAERAH PERTAMA YANG BERHASIL MELAKSANAKAN DIKLAT POLA BARU DENGAN HASIL SANGAT MEMUASKAN

Jumat, 14 November 2014 - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) wilayah Indonesia Timur, Dr. Muh. Azwar. Menyampaikan selamat dan sukses serta apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan ke-3 dengan pola baru yang ditelah diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong bagi pajabat Struktural Esalon IV dan staf,  mulai dari 30 Juni 2014 s/d penutupan 14 November 2014, katanya. Jumat (14/11).

Azwar mengakui, secara pribadi Ia telah menghadiri kurang lebih 20 kali angkatan Diklat-Diklat yang pernah dilaksanakan dikawasan Indonesia Timur, tetapi Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sorong menjadi daerah pertama yang melaksanakan Diklat didaerah sendiri untuk level kabupaten serta bisa menghasilkan peserta dengan kategori nilai sangat memuaskan, karena dilembaga LAN daerahnya Makassar dari 15-16 Diklat yang diikutinya  belum ada satu peserta yang meraih kategori hasil sangat memuaskan, akunya.

PEMBENTUKAN SIKAP PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS MELALUI DIKLAT

Jumat, 14 November 2014 -  Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Dr.Ir.Albertho H.Solossa, M,Si. secara resmi menutup Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan ke-3 bagi pejabat struktural Esalon IV dan staf pada lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, yang diselenggarakan di Badan Diklat Kabupaten Sorong dari 30 Juni 2014 s/d 14 November 2014.

Dalam sambutan Bupati Sorong yang dibacakan olek Sekda menjelaskan bahwa, pendidikan dan latihan (Diklat) merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi program unggulan yang harus dibina dan diberdayakan. Agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelancaran roda pemerintahan. Karena SDM adalah penentu penyelengaraan pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, katanya.

PENUTUPAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN KE-3

Jumat, 14 November 2014 -  Pelaksanaan kegiatan Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan ke-3 dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, yang dimulai dari 30 Juni 2014 s/d 14 November 2014, (97 hari kerja) hari ini Jumat (14/11) resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong.

Laporan ketua panitia, Johanna R.Marie.Pinakunary,SE. Dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar hukum penyelenggaraan Diklat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun tujuan dan sasarannya, untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural Esalon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan diinstansi masing-masing,  serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan Struktural Esalon IV, dan mampu membuat perencanaan kegiatan diinstansi serta berhasil dalam meng-implementasikannya.

PNS HARUS MILIKI KOMPETENSI BERMORAL & BERMENTAL BAIK SERTA PROFESSIONAL

Aimas - Dalam rangka memperingati Hut Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 tahun 2014,  pemerintah daerah Kabupaten Sorong bekerjasama dengan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) RI, gelar kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi aparatur pemerintah.

Sambutan Bupati Sorong melalui Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Dr.Ir. Albertho H.Solossa, M,Si. Mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi integritas aparatur, meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah, maka sangat penting dilakukan sosialisasi pengembangan kompetensi, jelasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya aparatur sipil Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG FILOSOFI MENDASAR DARI HAM MASIH MINIM

Aimas -  Terkait dengan pengukuhan dan pembekalan panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) yang telah dilaksanakan, hal ini bisa menyadarkan kita semua tentang arti pentingnya Hak Azasi Manusia (HAM), kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Dr.Ir.Albertho H.Solossa, M,Si. Usai mengukuhkan panitia Ranham. Kamis (13/11).

Kegiatan ini memiliki arti nilai yang sangat penting, apa lagi dengan melibatkan semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkup Kabupaten Sorong yang terlibat secara langsung dengan masyarakat dalam melakukan pembinaan-pembinaan tehadap masyarakat yang ada diwilayah ini, katanya.

PENGUKUHAN & PEMBEKALAN PANITIA RANHAM DI KABUPATEN SORONG

Aimas -  Pemerintah daerah Kabupaten Sorong melalui bagian Hukum, bekerjasama dengan kantor wilayah kementerian hukum dan hak azasi manusia (HAM) provinsi Papua Barat, gelar kegiatan pengukuhan dan pembekalan panitia rencana aksi nasional hak azasi manusia (Ranham) untuk meningkatan pemenuhan HAM warga masyarakat di Kabupaten Sorong. Kamis (13/11).

Dalam sambutan Bupati Sorong yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Dr.Ir.Albertho H.Solossa, M,Si. Menjelaskan bahwa Hak azasi manusia merupakan anugrah yang diberikan Tuhan yang maha kuasa kepada umat manusia dan merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, jelas Sekda.

Berkaitan dengan hal ini, maka pelaksanaan rencana aksi Ranham Indonesia secara khusus didaerah ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan kehormatan, kemajuan, penyuluhan dan  perlindungan HAM merupakan tanggungjawab pemerintah, untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat, imbuhnya.

PERINGATAN HKN KE-50 SE-SORONG RAYA DIPUSATKAN DI KABUPATEN SORONG

Aimas -  Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 (12 November 1964-12 November 2014) sebagai tahun Emas, secara bersama-sama seluruh kabupaten/kota se-Sorong Raya diperingati di Alun-Alun kota baru Aimas. Rabu (12/11).

Ketua panitia pelaksana dari dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Ning Santjojo, SKM. M,Kes.dalam laporannya menjelaskan bahwa, HKN ke-50 adalah sebuah usia yang sudah mapan untuk kembali me-review  perjalanan pembangunan kesehatan di Indonesia selama selama setengah Abad.Momentum ini mengingatkan kita tentang kesehatan yang harus bergerak dari wilayah kuratif ke prefentif dan promotif, jelas Santjojo.

Dengan mangambil tema  “Sehat bangsaku sehat negeriku”, pesan ini mengandung makna yang sangat mendalam, maka dengan semangat HKN tahun ini kita siap memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal untuk mengajak kita sekalian mencintai sehat dengan beberapa gerakan.

MELALUI HKN PARA MEDIS DITUNTUT BERIKAN PELAYANAN DENGAN KETULUSAN HATI

Rabu, 12 November 2014 - Wakil Bupati Sorong, Suko Hardjono, S,Sos.M,Si. Mengatakan bahwa suasana pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 sebagai hari ulang tahun Emas, perkembangan program kesehatan di Kabupaten Sorong ada peningkatan yang mempunyai nilai positif terhadap pelayanan kesehatan, katanya.

Puncak peringatan HKN yang dipusatkan di Kabupaten Sorong merupakan apresiasi yang sangat baik dan positif dari semua pimpinan daerah se-Sorong Raya, tentu hal ini sangat menggembirakan, terutama tentang pelayanan, baik ditingkat perkotaan maupun tingkat pedesaan yang ada, khususnya juga dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diharapkan bisa memberikan nilai positif terutama pelayanan gratis pada masyarakat, kata Wakil Bupati.

“SEHAT BANGSAKU SEHAT NEGERIKU” SUB TEMA HKN KE-50 SEBAGAI TAHUN EMAS

Aimas, 12 November 2014 - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 ( 12 November 1964- 12 November 2014) sebagai tahun Emas, diperingati di Alun-Alun kota baru Aimas oleh seluruh pemerintah daerah  se-Sorong Raya, yakni Pemkab Sorong, Pemkot Sorong, Pemkab Tambrauw, Pemkab Raja Ampat, Pemkab Sorong Selatan, Pemkab Maybrat.

Sambutan Menteri Kesehatan RI yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S,Sos.,M,Si. Menyampaikan bahwa tema  HKN ke-50 adalah “Indonesia cinta sehat”, dengan sub tema “ Sehat bangsaku sehat negeriku”, Tema ini memiliki makna penting, yakni menjadikan budaya hidup sehat yang menjadi bagian keseharian bangsa. Disamping harapan bersama akan kondisi yang sehat untuk kita semua sebagai satu bangsa yang bermartabat.

Presiden RI Jokowi telah mengarahkan seluruh Menteri kabinet kerja untuk sungguh-sungguh melakukan perbuatan nyata bagi seluruh rakyat dimanapun berada, masyarakat harus bisa merasakan keberadaan pemerintah, pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan cepat, tanggab dan transparan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagai cirri kepribadian bangsa.

Agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah “mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap”, yang dalam pengertiannya bahwa setiap orang mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, ditempat pelayanan kesehatan yang berstandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dengan biaya yang terjangkau.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebersamaan pemahaman semua pemangku kepentingan, komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten, baik  ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Meskipun masih banyak tantangan yang kita hadapi dalam peningkatan mutu kesehatan diberbagai bidang, tetapi kita harus bersyukur karena pada 1 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan telah menjalankan fungsi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai satu kesatuan Sistim Kesehatan Nasional (SKN) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 tahun 2012.

Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai Regulasi yang memungkinkan daerah untuk melakukan inovasi dan mendorong peran serta masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disyaratkan bagi penyelenggara pemerintahan diera Desentralisasi dan Otonomi daerah.

Sehingga Kementerian Kesehatan menyambut baik dan mengapresiasi beberapa pemerintah kabupaten/kota serta provinsi yang telah menyediakan 10% anggaran pembangunannya untuk kesehatan. Termasuk membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk kawasan tanpa asap rokok, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dari dana APBD, dan lain sebagainya.

Dengan demikian melalui peringatan HKN ke-50 ini, sungguh sebuah momentum yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dengan menitik beratkan perhatian pada, Pembangunan kesehatan merupakan investasi Negara khususnya dalam menopang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama dengan pendidikan dan pendapatan perkapita.

Sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif rehabilitatif.Kemudian pendekatan sasaran pokok pembangunan kesehatan adalah ibu hamil, bayi dan Balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur.

Diakhir sambutannya Menkes menghimbau kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam pelaksanan pembangunan kesehatan yang sedang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia , apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang baik akan bisa dicapai 5 tahun kedepan, dan lewat kesempatan ini Menkes menyampaikan selamat hari kesehatan Emas ke-50, “Sehat bangsaku sehat negeriku”.

SEJARAH SINGKAT KEBERADAAN HARI KESEHATAN NASIONAL

Aimas - Dalam lembaran sejarah singkat yang dibacakan menjelaskan bahwa, sekitar tahun 1960 an, Malaria merupakan salah satu penyakit Rakyat  yang berkembang dengan subur, ratusan ribu jiwa meninggal akibat Malaria, berdasarkan penyelidikan dan pengalaman, sebenarnya penyakit Malaria di Indonesia dapat dilenyapkan, untuk itu cara kerja harus dibubah dan diperbaharui. -  Elisabeth Samaran, S,SI., M,Kes dari Poltekes Kemenkes Sorong yang di daulat untuk membacakan sejarah singkat terjadinya Hari Kesehatan Nasional ke-50 sebagai hari ulang tahun Emas yang jatuh pada hari ini 12 November 2014.

MELALUI HKN PARA MEDIS DITUNTUT BERIKAN PELAYANAN DENGAN KETULUSAN HATI

Rabu, 12 November 2014 - Wakil Bupati Sorong, Suko Hardjono, S,Sos.M,Si. Mengatakan bahwa suasana pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 sebagai hari ulang tahun Emas, perkembangan program kesehatan di Kabupaten Sorong ada peningkatan yang mempunyai nilai positif terhadap pelayanan kesehatan, katanya. Puncak peringatan HKN yang dipusatkan di Kabupaten Sorong merupakan apresiasi yang sangat baik dan positif dari semua pimpinan daerah se-Sorong Raya, tentu hal ini sangat menggembirakan, terutama tentang pelayanan, baik ditingkat perkotaan maupun tingkat pedesaan yang ada, khususnya juga dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diharapkan bisa memberikan nilai positif terutama pelayanan gratis pada masyarakat, kata Wakil Bupati.

MENTERI SOSIAL "INDONESIA TIDAK AKAN BERDIRI TANPA MELALUI SUATU PERJUANGAN"

Senin, 10 November 2014 - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam amanatnya,  mengatakan,  bahwa sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia menunjukkan bahwa untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperlukan perjuangan panjang. NKRI tidak akan berdiri tanpa perjuangan para pejuang dan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, pikiran serta hartanya.  Demikian sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Bupati Sorong  Dr. Drs.  Stepanus Malak, M.Si, yang berlangsung di Aimas.Komitmen para pejuang, pendiri bangsa dan para pahlawan untuk mempersatukan bangsa melahirkan sikap kepahlawanan, kesetiakawanan sosial serta menguatkan memori kolektif bangsa agar berani melawan penjajah dan ketertindasan akibat kolonialisme dan imperialisme.

Sikap kepahlawanan merupakan sebuah perwujudan tindakan dan pengorbanan yang penuh militansi. Sikap kesetiakawanan sosial adalah perwujudan daripada kepekaan sosial atau batin  kita harus memaknainya, dan bukan sekedar ungakpan saja, tetapi harus dijadikan sebagai kekuatan moral yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia pada masa kini dan mendatang,” ujar Menteri Sosial Republik Indonesia.

MELALUI PERINGATAN HARI PAHLAWAN BANGUN SOLIDARITAS KEBERSAMAAN BERSAMA KOMPONEN MASYARAKAT

Senin, 10 November 2014 – Bupati Sorong Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si mengatakan  momen peringatan Hari Pahlawan ke -69 yang dilaksanakan pada tingkat daerah perlu ada keterlibatan langsung antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan komponen masyarakat terutama peranserta kaum muda melalui berbagai kegiatan lomba , ujarnya usai puncak peringatan yang berlangsung di Aimas. Pemda Kabupaten memberikan  kesempatan dengan menggelar  berbagai kegiatan agar peluang tersebut bisa berjalan dan ada  dampak positif bagi masyarakat secara langsung. Seperti yang kita lihat bersama pada hari Sabtu akhir pekan kemarin ada berbagai kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat bersama jajaranTNI adalah sebagai wujud  membangun  rasa solidaritas kebersamaan, katanya.

WAKIL BUPATI SORONG LEPAS PESERTA JALAN LINTAS ALAM

Sabtu, 8 November 2014 – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2014, Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, S.Sos, M.Si melepas Peserta Jalan Lintas Alam. Kegiatan lintas alam ini kata Wakil Bupati Sorong diikuti oleh Instansi Pemerintah,  TNI, Polri, para Pelajar maupun masyarakat  umum, dengan harapan agar dapat memperoleh kebugaran tubuh, dan juga  akan bisa mengetahui berbagai perkembangan infrastruktur dasar yang ada di wilayah ini, katanya.

LULUSAN S1 HARUS BISA MENGOLAH POTENSI DALAM DIRI

Sabtu, 8 November 2014 – Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S. Sos, M.Si menegaskan,” bagi semua lulusan dari perguruan tinggi yang ada maupun dari lulusan pendidikan lainnya jangan hanya tergantung menjadi PNS semata untuk menjadi matapencaharian, tetapi bagaimana lulusan dari semua sarjana yang ada di Sorong ini, kiranya mengolah potensi terhadap dirinya sendiri,” bebernya di Aimas, Sabtu (8/11).

Setelah selesai  dari lembaga pendidikan bisa mengembangkan dirinya melalui potensi yang dimiliki,” dan bagaimana memberdayakan berbagai potensi alam yang ada di daerah ini untuk mencari peluang bisa dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab, serta bukan harus menjadi PNS saja,” imbaunya.

Soal tenaga guru yang ada di Kabupaten Sorong, kata Suko, bahwa ketersediaannya cukup memadai. Apalagi melalui program SM3T itu menjadi satu hal yang kita sampaikan seperti apa yang djelaskan bupati tadi bahwa selama lima tahun ke depan tidak  ada formasi penerimaan  PNS.

LULUSAN STKIP YANG BERINTELEKTUAL TINGGI & PROFESSIONAL HARUS SIAP MENGABDI DI PELOSOK-PELOSOK

Sabtu, 8 November 2014 - Bupati Sorong Dr.Drs.Stepanus Malak M,Si. Himbau para wisudawan/ti Strata Satu (S1) STKIP Muhammadiyah Sorong, untuk dapat menguasai  sarana komunikasi atau alat media pembelajaran karena hal ini sangat lah penting, dengan bisa menguasai bahasa Inggris maka kita bisa mengolah dunia ini menjadi apa saja, kita akan lebih dihargai orang lain dan lain sebagainya, penyampaian ini berkaitan dengan lembaga STKIP yang telah menghasilkan mahasiswa yang berkualitas yakni salah satu putra asli Papua dari suku Inawatan mampu menunjukkan kebolehannya dalam berbahasa Inggris dihadapan para undangan.

DENGAN LINGKUNGAN YANG SEHAT, KITA DAPATKAN JANTUNG SEHAT

Jumat, 7 November 2014 – Yasasan Jantung Indonesia berdiri pada 9 November 1981,

berkat semangat bhakti kisah kemanusiaan, membantu masyarakat yang kurang mampu yang menderita penyakit jantung bawaan terutama untuk anak-anak.

Memasuki usianya ke-33  Yayasan Jantung Indonesia (YJI), sebagai mitra pemerintah daerah untuk menyuarakan pesan-pesan kesehatan, Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Sorong bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong gelar berbagai kegiatan. dengan tema “Dengan lingkungan yang sehat, kita dapatkan jantung sehat”.

JALAN SEHAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI JANTUNG SEHAT SEDUNIA

Aimas, 07 November 2014 - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun  Yayasan Jantung Indonesia yg ke 33 tahun 2014, Yayasan Jantung Sehat Kabupaten Sorong melaksanakan kegiatan Jalan Sehat Massal, Senam Jantung Sehat dan Donor Darah yang di pusatkan di alun - alun kota baru Aimas, kegiatan ini di hadiri oleh  Dandrem,   Dandim,  Kapolres Sorong,  Kepala BPJS Sorong,  Ketua Yayasan Jantung Sehat Kabupaten Sorong,  Pimpinan SKPD, Organisasi  Wanita  bersama Pelajar.

LAUNCHING ANJAB DAN ABK BERBASIS IT

Aimas, 6 November 2014 -  Asisten II bidang ekonomi sosial dan pembangunan Setda Kabupaten Sorong, H. Abudul Gani Malagapi, S,Sos.M,Si, menjelaskan tentang Launching sistim informasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)  berbasis tehnologi informasi yang digelar diruang pola, karena selama tiga tahun terakhir Kabupaten Sorong tidak pernah menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi umum, kata Asisten II.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa kriteria dalam penambahan kepegawaian pada satu daerah  dengan dasar formasi atau peta jabatan untuk lima tahun kedepan,  oleh karena itulah harus ada Anjab dan ABK, sehingga Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang baru, mencanangkan tentang wacana Moratorium CPNS selama 5 tahun kedepan, tetapi Menpan juga menjelaskan bahwa Moratorium tersebut bisa dicabut apabila hasil dari Anjab terutama perhitungan beban kerja sudah dikirim secara keseluruhan ke Menpan dan repormasi birokrasi, maka sebelum 1 tahun kemungkinan besar Moratorium tersebut akan dicabut, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan, dalam pengertiannya bahwa Moratorium sifatnya Fleksibel, terang Asisten II.

RENCANA PELEBARAN JALAN DARI KILO METER 24 HINGGA KILO METER 28 DENGAN LEBAR 50 METER

Aimas, 6 November 2014 -  Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Ishak Kambuaya, S,Sos.M,Si, menjelaskan kebijakan Bupati Sorong terkait dengan rencana perpanjangan pelebaran jalan dengan lebar 50 meter, ditambah dengan drainase kiri/kanan 5 Meter, mulai dari Kilo Meter 24 hingga Kilo Meter 28 Mariat gunung  Kabupaten Sorong tahun anggaran 2015, kata Ishak. Menurutnya, hal ini sangat penting dirapatkan dengan mengundang masyarakat disekitarnya untuk membahas apakah masyarakat rela dan siap direlokasi serta menyepakati harga ganti rugi dengan tiga obyek yakni tanaman tumbuh, bangunan dan tanah. Nantinya akan ada tim yang turun survey untuk pengambilan data agar dapat dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku, jelas Ishak.

Kemudian masyarakat yang berdomisili disekitar Kilo Meter 26 harus direlokasi jauh dari jalan (tidak ada lagi pemukiman disekitar KM 26-red), yang rencananya akan direlokasi disekitar Fakultas Kedokteran sebelah kanan jalan Kilo Meter 26.

BENDAHARA PENGELUARAN, PPK PERLU LAKUKAN VALIDASI DAN VERIFIKASI SECARA INTERNAL

Aimas, 6 November 2014 - Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si mengemukakan, bahwa bagi bendahara pengeluaran  dan PPK (pejabat pembuat komitmen) di setiap SKPD perlu melakukan validasi dan verifikasi secara internal terkait bukti-bukti yang dilampirkan pada SP2D kepada BPKAD sebelum akhir tahun, katanya di Aimas.

Melalui apel telah saya sampaikan karena di  setiap bulan Desember penuh dengan kegiatan kerohanian, khusus di Papua dan Papua Barat untuk kita sikapi bersama sehingga sebelum bulan Desember terutama  laporan harus sudah siap semuanya untuk mengantisipasi apa yang menjadi tugas kita,” ujar Wabup Suka Hardjono.

TUPOKSI WAKIL BUPATI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH

Aimas, 6 November 2014 – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 26 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Bupati dalam membantu kepala daerah adalah : mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti hasil dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, dan lainnya. Terkait dengan tupoksi kami sebagai Wakil Bupati dalam fungsi pengawasan “kami selalu proaktif menindaklanjuti hasil audit dari setiap SKPD dengan terus melakukan koordinasi untuk  membangun sinergitas yang baik, ujar Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si saat memimpin rapat bersama SKPD terkait dengan laporan pertanggungjawab keuangan daerah tahun 2014, yang berlangsung di Aula BPKAD Aimas.

SISTIM INFORMASI ANJAB DAN ABK AKAN MEMPERRAMPING SDM BAGIAN ORGANISASI

Kamis, 6 November 2014 -  Launching sistim informasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)  berbasis tehnologi yang digelar hari ini adalah sebagai lanjutan dari pada Anjab yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong, kata Arry Dova, S,Sos.Kasubag analisis jabatan pada bagian organisasi Setda Kabupaten Sorong.

Yang mana pada saat Pemkab Sorong membuat Anjab pada awalnya masih menggunakan Manual Book, dan sekarang kita akan merubah kebasis informasi dengan sistim Online,  hal sangat penting kita lakukan karena selama ini dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jika menyangkut dengan Anjab selalu membutuhkan waktu yang sangat lama/panjang.

SEKRETARIS KAMPUNG AKAN DIANGKAT JADI PNS

Aimas, 5 November 2014 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung menjadi PNS menjadi suatu hal yang luar biasa dilakukan pemerintah pusat agar sekretaris kampung ini tidak dialihfungsikan. Dengan demikian diharapkan mereka bisa menata administrasi pada pemerintahan kampung. Artinya, mereka bertugas langsung di tempat itu sifatnya menetap dan tidak bisa dialihfungsikan di tempat yang lain selama kurun waktu tertentu, ujar Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S.Sos, M.Si kepada insan pers, Rabu (5/11).

Kenapa sekretaris kampung diangkat menjadi PNS, karena pemerintah pusat berkeinginan untuk memotivasi para aparat tersebut  yang akan berdampak positif  pada fungsi aparatur kampung tersebut. “Lanjut Wakil Bupati dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa akan berlaku pada tahun 2015, maka ada kesiapan kami dari pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan baik terutama SDM sebagai administator kampung agar betul-betul lebih baik, salah satunya ilmu pengetahuannya, bagaimana nantinya bisa mengatur berbagai program pemerintah pusat,” harap Wakil Bupati Sorong.