Aimas,
6 November 2014 – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Pasal 26 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Bupati dalam membantu
kepala daerah adalah : mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah,
menindaklanjuti hasil dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, dan
lainnya. Terkait dengan tupoksi kami sebagai Wakil Bupati dalam fungsi
pengawasan “kami selalu proaktif menindaklanjuti hasil audit dari setiap SKPD dengan
terus melakukan koordinasi untuk membangun sinergitas yang baik,
ujar Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si saat memimpin rapat
bersama SKPD terkait dengan laporan pertanggungjawab keuangan daerah tahun
2014, yang berlangsung di Aula BPKAD Aimas.
Pada tanggal 4 November kemarin, kata
Wabup Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong menerima penghargaan dari Menteri
Keuangan RI tentang hasil daripada opini daerah ini yang memperoleh nilai tertinggi
laporan pertanggungjawaban dimana hasil opini yang dicapai yaitu WTP (wajar
tanpa pengecualian).
Seperti tahun 2012 Kabupaten Sorong
memperoleh WDP (wajar dengan pengecualian), di tahun 2013 kita memperoleh WTP,
dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena seperti di daerah lain
biasanya memperoleh opini WDP bisa sampai tiga tahun berjalan dan
belum tentu bisa naik menjadi WTP, dan juga tiga tahun berjalan kita terus naik
menjadi WTP. Hal ini merupakan hasil kerja keras kita bersama,”bukan bupati,
wakil bupati atau inspektorat saja, tapi keberhasilan itu merupakan hasil kerja
dan niat kita bersama, maka capaian daripada kinerja kita ada ukuran-ukuran
yang harus diraih, “piagam penghargaan bukan ditujukan kepada Bupati Sorong,
tetapi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.” Peneriamaan pengaharaan
itu sebetulnya di Jakarta, tapi karena miss komunikasi tidak ada
yang hadir, dan membawa piagam tersebut kemarin adalah dari KPKN yang diterima
pada hari Senin, dan diumumkan melalui apel pagi Selasa 4
November, kata Wabup Sorong.
Ini menjadi suatu kebangaan bagi kita
karena penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten
Sorong sekarang merupakan baru pertama kali di Papua dan Papua
Barat. Dengan diterima penghargaan ini, saya mengajak kepada semua SKPD agar
jaga harkat dan martabat posisi kita untuk bagaimana mempertanggungjawabkan
piagam penghargaan ini dan jadi
tanggungjawab kita bersama untuk mempertahankan opini WTP tersebut.
