Aimas,
5 November 2014 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung
menjadi PNS menjadi suatu hal yang luar biasa dilakukan pemerintah pusat agar
sekretaris kampung ini tidak dialihfungsikan. Dengan demikian diharapkan mereka
bisa menata administrasi pada pemerintahan kampung. Artinya, mereka bertugas
langsung di tempat itu sifatnya menetap dan tidak bisa dialihfungsikan di
tempat yang lain selama kurun waktu tertentu, ujar Wakil Bupati Sorong Suko
Hardjono, S.Sos, M.Si kepada insan pers, Rabu (5/11).
Kenapa sekretaris kampung diangkat
menjadi PNS, karena pemerintah pusat berkeinginan untuk memotivasi para aparat
tersebut yang akan berdampak positif pada fungsi aparatur kampung
tersebut. “Lanjut Wakil Bupati dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa akan berlaku pada tahun 2015, maka ada kesiapan kami dari
pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan baik terutama SDM sebagai
administator kampung agar betul-betul lebih baik, salah satunya ilmu
pengetahuannya, bagaimana nantinya bisa mengatur berbagai program pemerintah
pusat,” harap Wakil Bupati Sorong.
Apalagi ke depan dengan mendapat
dukungan-dukungan dana yang begitu besar yang akan dikucurkan ke setiap desa
atau kampung akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan
kampung itu sendiri. Dengan adanya pelatihan awal
bimtek bagi sekretaris kampung dari Kemendagri melalui Dirjen PMD pada
Selasa petang kemarin merupakan suatu harapan besar kami dalam implementasi di
lapangan nantinya bisa diterapkan dengan baik. Hal ini tentu dibarengi dengan
dukungan sebagai bentuk keberanian dari pemda yang apalagi tidak
dilakukan oleh pemerintah pusat maka kita harus lakukan sinergitas sebagai
penyeimbangnya. Karena bagaimanapun mereka (sekretaris
kampung) adalah perangkat kita yang ada di tingkat paling bawah
maka terus didorong, yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian lebih
baik. Pertimbangan lainnya, bahwa desa atau kampung bisa meningkatkan
kesejahteraan, karena mereka jugalah yang mempunyai rakyat. Jadi potensi yang mereka
miliki perlu kita berdayakan dengan sebaik-baiknya, beber Suko Hardjono.
