SKPD DIMINTA PERSIAPKAN DIRI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SAP TAHUN 2015

Aimas, 5 November 2014 – Sesuai dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengacu kepada laporan keuangan berbasi akrual maka kita di daerah melalui SKPD yang ada harus mempersiapkan diri dalam menghadapi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) di tahun 2015 mendatang, ujar Wabup Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si di Aimas. “Ketika kita melakukan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut maka akan merubah paradigma yang lama dan  pasti banyak perubahan-perubahan. “Untuk itu, apa yang  diperbuat saat ini kiranya dapat diikuti dengan baik dimana kita harus membuat atau menyusun eksamplan untuk  mempertahankan opini WTP yang sudah diperoleh. BPK akan terus mengingatkan dan memberikan bimbingan   kepada kita dimana eksemplan yang  kita lakukan harus diupayakan dengan baik di setiap SKPD dan Pemerintah daerah ikut bertanggungjawab.

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN RI

Aimas, 4 November 2014 - Dalam penyampaian  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)  Tahun 2014, Pemkab Sorong meraih skor tertinggi dengan meraih peringkat  satu, ujar Wakil Bupati Suka Hardjono, S.Sos, M.Si pada apel pagi yang turut disaksikan oleh seluruh pimpinan SKPD di halaman Kantor Bupati Aimas.  Disamping itu juga Pemkab Sorong mendapat Piagam penghargaan yang diperoleh atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   yang telah dinilai keberhasilan dalam menyusuan  dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntasi  dan penyusunan keuangan  pemerintah, ujar Suka Hardjono. Penghargaan  langsung diberikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tanggal 12 September 2014 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.

PEMERINTAHAN KAMPUNG DAN KELURAHAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS DARI PRESIDEN JOKOWI

Aimas, 4 November 2014 - Wakil Bupati Sorong Suko Hardjono, S,Sos.M,Si. Menyampaikan bahwa pada tanggal 15 September lalu, pertemuan bagi seluruh Bupati se-Indonesia dalam rangka silaturahmi dalam pembangunan pemerintahan berkelanjutan (Silasmas), digelar di gedung Internasional convention center Bogor, kata Wakil Bupati. Dalam pertemuan Silasmas tersebut, ada beberapa hal-hal yang disampaikan terkait hal-hal yang mungkin belum sempat dilaksanakan oleh Presiden SBY pada masa kepemimpinannya, untuk kiranya kedepan bisa ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi-JK, dengan harapan besar peraturan-peraturan pemerintahan yang sudah dikeluarkan bisa diimplementasikan dan bermanfaat dengan baik, khususnya untuk pengembangan pemerintahan kampung kedepan.

Wakil Bupati menilai bahwa ini adalah salah satu niat baik Presiden SBY yang dalam masa 10 tahun pengabdiannya merasa masih banyak kekurangan, sehingga pada pertemuan itu Presiden SBY menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas adanya kekurangan-kekurangan tersebut, termasuk beberapa catatan dalam hal pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi kemasyarakatan, jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga Menko perekonomian Chairul Tanjung menyampaikan beberapa hal menyangkut peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2014 tentang perizinan dan UMKM, bagaimana pun ekonomi kedepan mulai kalangan menengah kebawah akan memberdayakan dan memberikan dampak positif pada ketenagakerjaan, hal ini tentunya menjadi satu program yang sangat luar biasa yang bisa memberi satu nilai tambah karena dapat meringankan tanggungjawab pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan, beber Wakil Bupati.

KEMENDAGRI GELAR BIMTEK BAGI SEKERTARIS KAMPUNG DI LINGKUNGAN PEMKAB SORONG, RAJA AMPAT DAN SORONG SELATAN

Aimas, 4 November 2014 -  Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) bagi sekretaris kampung dilingkungan pemerintahan Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sorong, Suko Hardjono, S,Sos.M,Si. Selasa (04/11) Dihotel Mariat Kota Sorong. Kegiatan ini dikhususkan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa dalam rangka pemantapan tugas pokok masing-masing (Tupoksi) sekretaris desa pegawai negeri sipil (PNS) di 7 Regional tahun anggaran 2014, digelar oleh Kementerian dalam negeri melalui direktur pemerintahan desa kelurahan Ditjen PMD Kemendagri, difasilitasi oleh bagian pembinaan Otonomi kampung Setda provinsi Papua Barat. Dalam sambutan Bupati Sorong yang dibacakan oleh Wakil Bupati menyampaikan bahwa, pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk mengupayakan perubahan hidup masyarakat dari kondisi yang baik menjadi lebih baik, maju dan sejahtera, namun tujuan pembangunan sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terkadang hasil nya berdampak negatif bagi masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pembangunan banyak memberikan  kontribusi positif bagi masyarakat.

Disnakertrans Kabupaten Sorong Gelar Bimtek Peningkatan Kinerja Organisasi

Senin, 3 November 2014 – Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong menggelar bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kinerja organisasi. Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Hermanus Rumwaropen, SH, MH mengatakan bahwa mari kita sama-sama harus berkomitmen  untuk melakukan berbagai hal pelayanan dengan program yang akan dijalankan, ujarnya di Aimas.

“Melalui bimtek ini, diharapkan sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa merubah pola pikir  terkait tugas dan pelayanan kita ke arah yang lebih baik,”ajaknya. Selanjutnya, terkait hal itu dari Bagian Organisasi  Setda yang akan menyajikan materi tentang SOP (standar operasional dan pelayanan), dimana apa manfaatnya serta siapa yang akan dilaksanakan termasuk dalam pengawasannya. Hal itu sangat perlu untuk kita lakukan pada waktu yang akan datang.